Menu
JAMBORE NASIONAL BURUH MIGRAN INDONESIA (BMI)
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), saat tercatat ada 6,5 Juta Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di 142 negara di seluruh dunia. Sebagian besar mereka (91,4 persen) masih bekerja di sektor domestik yaitu sebagai pekerja rumah tangga dan terkungkung dalam pola dan hukum negara yang patriarkhis (BNP2TKI, 2014). Tingginya jumlah BMI yang bekerja ke luar negeri, ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan yang maksimal oleh pemerintah, hal ini terbukti dengan banyaknya permasalahan yang dialami para BMI, baik sebelum berangkat ke luar negeri, di Negara tujuan sampai mereka kembali ke tanah air. Untuk mengakhiri kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh buruh migran yang berlangsung sistematik serupa perbudakan modern, berbagai inisiatif sudah dilakukan untuk mendekatkan akses keadilan bagi buruh migran, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses bekerja ke luar negeri secara praktis dan murah, mengorganisasi komunitas dan buruh migrant mengetahui hak-haknya serta mengupayakan tersedia instrument dan paying hukum perlindungan bagi buruh migran Indonesia dari tingkat desa hingga nasional.Hal ini seperti yang berlangsung pada acara Jambore Nasional BMI di Jember 23-25 Nopember 2015. Kegiatan yang diinisasi Migrant CARE, bekerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Universitas Jember (Unej) menjadi kegiatan reflektif yang mempertemukan agenda-agenda global/nasional, menghimpun inisiatif-inisiatif dan gagasan-gagasan berbagai pihak yang bekerja untuk penguatan dan perlindungan buruh migrant serta merumuskan usulan-usulan dan langkah-langkah konkrit menghadirkan negara dalam upaya perlindungan buruh migran Indonesia. Kegiatan Jambore Nasional BMI ini dihadiri sekitar 1700 BMI dan keluarganya antara lain dari komunitas BMI (Lombok, Jember, Banyuwangi,Kebumen, Wonosobo, Indramayu, Blitar), perwakilan Buruhmigran di luarnegeri (Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan HK), SKPD, CSO, Akademisi dan aktivis BMI. Kegiatan yang juga dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menjadi ajang bagi para BMI untuk berdiskusi antara komunitas, buruh migran, masyarakat sipil dan pemerintah untuk usulan pembaruan kebijakan perlindungan buruh migran.
Selain diramaikan dengan pameran karya BMI dan pentas seni, Inti kegiatan Jambore adalah diskusi yang terdiri dari 5 sesi plenari dan 18 sesi tematik. Salah satu tema yang dibahas dalam sesi diskusi tematik hari ketiga (25 Nopember 2015) adalah tentang “Menuju Pembiayaan Migrasi Tenaga Kerja Ke LuarNegeri Yang Ideal”. Tema ini urgen karena karena salah satu problematika yang dihadapi para BMI adalah tingginya biaya penempatan (cost structure). Sesi diskusi ini bertujuan mencari solusi agar proses migrasi dilakukan secara aman, cepat dan murah. Pada sesi ini, ketua LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dr. I Putu Sugiartha Sanjaya, S.E., M.Si., Ak., C.A yang juga berlatar belakang Ilmu Akuntansi berkesempatan untuk memberikan pokok-pokok pikiran agar pembiayaan penempatan bisa lebih murah. Kasus-kasus pembiayaan yang tinggi dalam analisis Pak Putu terjadi karena ada ketimpangan informasi atau asymmetry information. Ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketimpangan informasi ini untuk kepentingan sendiri. Untuk itulah ke depan perlu dilibatkan akademisi untuk mengkaji pembiayaan, juga pendampingan LSM dan kebijakan pemerintah yang lebih melindungi para BMI, sehingga biaya penempatan bisa semurah mungkin dan tidak memberatkan BMI dan keluarganya. Sumbangan ilmu akuntansi dalam skema pembiayaan migrasi yang ideal ini, menjadi sebuah terobosan, agar ilmu Akuntansi semakin membumi dan bermanfaat bagi kelompok marginal, dalam hal ini para BMI yang membutuhkan dukungan dari akademisi.
